Izin Usaha Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional

Dasar Hukum
No Keterangan File
1

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 96, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5025)

3

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 141, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5326

4

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 26, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5108), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 43, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5208)

5

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

6

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 118 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

7

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, PERATURAN MENTERI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 74 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

8

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 44 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

9

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG DEPO PETI KEMAS

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 152 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT DARI DAN KE KAPAL

11

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

12

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PLRIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT

13

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 117 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

14

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

15

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally Di Pelabuhan;

16

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah beberapa kali, Peraturan Menteri Menteri Perhubungan Republik Indonesia 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan RepUblik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

17

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Persyaratan


No Persyaratan
1 Surat Permohonan Bermaterai 10000 kepada Administrator ;
2 Surat keterangan domisili perusahaan;
3 Proposal rencana kegiatan ;
4 Akte perusahaan ;
5 Bukti sewa perairan ;
6 SIKK, bila material urug dari laut ;
7 Bukti pemilikan / penguasaan tanah termasuk Izin pronsip / Pemda setempat ;
8 Surat keterangan maksud dan tujuan kegiatan pengerukan
9 Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk
10 Studi anilisis dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku
11 Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang
12 Surat Kuasa apabila Pemohon yang datang di P2T bukan Pemilik / Penanggung jawab Perusahaan
13 Peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh otoritas pelabuhan ( UPP ) pengumpan regional terdekat, dilengkapi dengan koordinat geografis
14 Hasil penyelidikan kondisi daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah
15 Akta Pendirian /Akta Perubahan/Berita acara Rapat Pemegang Saham SK. Menkumham
16 Scan Asli NPWP Perusahaan
17 Scan Asli Domisili Perusahaan
18 NIB
No Persyaratan
1 Surat Permohonan Bermaterai 10000 kepada Administrator ;
2 Surat keterangan domisili perusahaan;
3 Proposal rencana kegiatan ;
4 Akte perusahaan ;
5 Bukti sewa perairan ;
6 SIKK, bila material urug dari laut ;
7 Bukti pemilikan / penguasaan tanah termasuk Izin pronsip / Pemda setempat ;
8 Surat keterangan maksud dan tujuan kegiatan pengerukan
9 Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk
10 Studi anilisis dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku
11 Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang
12 Surat Kuasa apabila Pemohon yang datang di P2T bukan Pemilik / Penanggung jawab Perusahaan
13 Peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh otoritas pelabuhan ( UPP ) pengumpan regional terdekat, dilengkapi dengan koordinat geografis
14 Hasil penyelidikan kondisi daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah
15 Akta Pendirian /Akta Perubahan/Berita acara Rapat Pemegang Saham SK. Menkumham
16 Scan Asli NPWP Perusahaan
17 Scan Asli Domisili Perusahaan
18 NIB

No Persyaratan
1 Surat Permohonan
2 Surat keterangan maksud dan tujuan kegiatan pengerukan
3 NPWP
4 Surat keterangan domisili perusahaan
5 Proposal rencana kegiatan
6 Akte perusahaan
7 Bukti sewa perairan
8 SIKK, bila material urug dari laut
9 Studi anilisis dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku
10 Bukti pemilikan / penguasaan tanah termasuk Izin prinsip / Pemda setempat
11 Berita Acara Cek Fisik oleh TIM URC Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
12 Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang
13 Peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh otoritas pelabuhan ( UPP ) pengumpan regional terdekat, dilengkapi dengan koordinat geografis
14 Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan provinsi Jawa Timur
15 Surat Kuasa apabila Pemohon yang datang di P2T bukan Pemilik / Penanggung jawab Perusahaan
16 Hasil penyelidikan kondisi daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah
No Persyaratan
1 Surat keterangan maksud dan tujuan kegiatan pengerukan
2 Surat Permohonan
3 NPWP
4 Surat keterangan domisili perusahaan
5 Proposal rencana kegiatan
6 Akte perusahaan
7 Bukti sewa perairan
8 SIKK, bila material urug dari laut
9 Bukti pemilikan / penguasaan tanah termasuk Izin prinsip / Pemda setempat
10 Studi anilisis dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku
11 Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang
12 Berita Acara Cek Fisik oleh TIM URC Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
13 Peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh otoritas pelabuhan ( UPP ) pengumpan regional terdekat, dilengkapi dengan koordinat geografis
14 Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan provinsi Jawa Timur
15 Hasil penyelidikan kondisi daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah
16 Surat Kuasa apabila Pemohon yang datang di P2T bukan Pemilik / Penanggung jawab Perusahaan

No Persyaratan
1 Surat keterangan maksud dan tujuan kegiatan pengerukan
2 Surat Permohonan
3 NPWP
4 Surat keterangan domisili perusahaan
5 Proposal rencana kegiatan
6 Akte perusahaan
7 Bukti sewa perairan
8 SIKK, bila material urug dari laut
9 Studi anilisis dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku
10 Bukti pemilikan / penguasaan tanah termasuk Izin prinsip / Pemda setempat
11 Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang
12 Berita Acara Cek Fisik oleh TIM URC Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
13 Peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh otoritas pelabuhan ( UPP ) pengumpan regional terdekat, dilengkapi dengan koordinat geografis
14 Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan provinsi Jawa Timur
15 Surat Kuasa apabila Pemohon yang datang di P2T bukan Pemilik / Penanggung jawab Perusahaan
16 Hasil penyelidikan kondisi daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah
No Persyaratan
1 Surat keterangan maksud dan tujuan kegiatan pengerukan
2 Surat Permohonan
3 NPWP
4 Surat keterangan domisili perusahaan
5 Proposal rencana kegiatan
6 Akte perusahaan
7 Bukti sewa perairan
8 SIKK, bila material urug dari laut
9 Studi anilisis dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku
10 Bukti pemilikan / penguasaan tanah termasuk Izin prinsip / Pemda setempat
11 Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang
12 Berita Acara Cek Fisik oleh TIM URC Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
13 Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan provinsi Jawa Timur
14 Peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh otoritas pelabuhan ( UPP ) pengumpan regional terdekat, dilengkapi dengan koordinat geografis
15 Surat Kuasa apabila Pemohon yang datang di P2T bukan Pemilik / Penanggung jawab Perusahaan
16 Hasil penyelidikan kondisi daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah
Sistem Mekanisme dan Prosedur
Jangka Waktu Penyelesaian

1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

GRATIS

Produk Layanan
No Keterangan
1 Izin Usaha Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
Form Download
No Nama Dokumen Action
Apps Helpdesk