No | Persyaratan |
---|---|
1 | Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur bermaterai 10000; |
2 | Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) |
3 | Scan Asli KTP pemilik kapal atau penanggung awab badan usaha/perusahaan domisili Provinsi Jawa Timur |
4 | SCAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ASLI |
5 | Gambar rencana umum kapal, untuk SIKPI-1-PT |
6 | SIUP oleh lembaga OSS |
7 | Surat Izin Komersial/Operasional oleh lembaga oss |
8 | Scan Asli Pas Kecil untuk kapal ukuran Gross Tonase (GT) 6 / Scan Asli Gross akte untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh), dengan menunjukan aslinya; |
9 | Spesifikasi teknis & design Palkah / Ruang Penyimpanan lkan di kapal |
10 | Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha yang menyatakan : a. Kebenaran data dan inforrnasi yang disampaikan / diberikan; b. Kesanggupan menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya dan; c. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapanikan secara tidak sah (illegal, unteported, unregulated). |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur bermaterai 10000; |
2 | Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) |
3 | Scan Asli KTP pemilik kapal atau penanggung awab badan usaha/perusahaan domisili Provinsi Jawa Timur |
4 | SCAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ASLI |
5 | SIUP oleh lembaga OSS |
6 | Surat Izin Komersial/Operasional oleh lembaga oss |
7 | Scan Asli Pas Kecil untuk kapal ukuran Gross Tonase (GT) 6 / Scan Asli Gross akte untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh), dengan menunjukan aslinya; |
8 | Spesifikasi teknis & design Palkah / Ruang Penyimpanan lkan di kapal |
9 | Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha yang menyatakan : a. Kebenaran data dan inforrnasi yang disampaikan / diberikan; b. Kesanggupan menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya dan; c. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapanikan secara tidak sah (illegal, unteported, unregulated). |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur bermaterai 10000; |
2 | Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) |
3 | Scan Asli KTP pemilik kapal atau penanggung awab badan usaha/perusahaan domisili Provinsi Jawa Timur |
4 | SCAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ASLI |
5 | Scan Surat Asli Kelaikan Laut |
6 | Scan Asli SIKPI yg hendak diperpanjang |
7 | Scan Asli Pas Kecil untuk kapal ukuran Gross Tonase (GT) 6 / Scan Asli Gross akte untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh), dengan menunjukan aslinya; |
8 | Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha yang menyatakan : a. Kebenaran data dan inforrnasi yang disampaikan / diberikan; b. Kesanggupan menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya dan; c. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapanikan secara tidak sah (illegal, unteported, unregulated). |
9 | nama pemohon |
10 | alamat pemohon |
11 | no telepon pemohon |
12 | no fax pemohon |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur bermaterai 10000; |
2 | Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) |
3 | Scan Asli KTP pemilik kapal atau penanggung awab badan usaha/perusahaan domisili Provinsi Jawa Timur |
4 | SCAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ASLI |
5 | Scan Surat Asli Kelaikan Laut |
6 | Scan Asli SIKPI yg hendak diperpanjang |
7 | Scan Asli Pas Kecil untuk kapal ukuran Gross Tonase (GT) 6 / Scan Asli Gross akte untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh), dengan menunjukan aslinya; |
8 | Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha yang menyatakan : a. Kebenaran data dan inforrnasi yang disampaikan / diberikan; b. Kesanggupan menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya dan; c. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapanikan secara tidak sah (illegal, unteported, unregulated). |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur bermaterai 10000; |
2 | Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) |
3 | Scan Asli KTP pemilik kapal atau penanggung awab badan usaha/perusahaan domisili Provinsi Jawa Timur |
4 | SCAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ASLI |
5 | Scan Surat Asli Kelaikan Laut |
6 | Scan Asli SIKPI yg hendak dirubah |
7 | Scan Asli Pas Kecil untuk kapal ukuran Gross Tonase (GT) 6 / Scan Asli Gross akte untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh), dengan menunjukan aslinya; |
8 | Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha yang menyatakan : a. Kebenaran data dan inforrnasi yang disampaikan / diberikan; b. Kesanggupan menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya dan; c. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapanikan secara tidak sah (illegal, unteported, unregulated). |
9 | alamat pemohon |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur bermaterai 10000; |
2 | Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) |
3 | Scan Asli KTP pemilik kapal atau penanggung awab badan usaha/perusahaan domisili Provinsi Jawa Timur |
4 | SCAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ASLI |
5 | Scan Surat Asli Kelaikan Laut |
6 | Scan Asli SIKPI yg hendak dirubah |
7 | Scan Asli Pas Kecil untuk kapal ukuran Gross Tonase (GT) 6 / Scan Asli Gross akte untuk kapal ukuran GT. 7 sampai dengan 30 (tiga puluh), dengan menunjukan aslinya; |
8 | Surat Pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha yang menyatakan : a. Kebenaran data dan inforrnasi yang disampaikan / diberikan; b. Kesanggupan menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya dan; c. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapanikan secara tidak sah (illegal, unteported, unregulated). |
10 (Sepuluh) Hari Kerja
Gratis
No | Keterangan |
---|---|
1 | Surat Izin Pengangkut Ikan (SIKPI) |
No | Nama Dokumen | Action |
---|