Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat

Dasar Hukum
No Keterangan File
1

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 96, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5025)

2

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 26, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5108), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 43, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5208)

3

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

4

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG DEPO PETI KEMAS

5

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 141, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5326

6

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, PERATURAN MENTERI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 74 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

7

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 44 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

8

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

9

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 152 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT DARI DAN KE KAPAL

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

11

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PLRIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT

12

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 117 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

13

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 118 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

14

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

15

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally Di Pelabuhan;

16

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah beberapa kali, Peraturan Menteri Menteri Perhubungan Republik Indonesia 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan RepUblik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

17

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Persyaratan


No Persyaratan
1 Surat Permohonan Kepada Kepala Administrator PTSP
2 Scan Asli Akta Pendirian / Akta Perubahan / Berita Acara Rapat Pemegang Saham dengan modal dasar 4 milyar untuk pelabuhan utama, 2 milyar untuk pelabuhan Pengumpan (Legalisir) + SK. Menkumham (Legalisir)
3 Domisili Perusahaan (Asli / Legalisir penerbit Domisili)
4 Surat Pernyataan sanggup menjadi Anggota APBMI
5 Rekomendasi Adpel / Kakanpel setempat
6 Memiliki Tenaga Ahli Bongkar Muat (Ahli Nautika atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga)
7 Memiliki Peralatan Bongkar Muat (Bukti Kepemilikan Alat)
8 Rekomendasi Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI)
9 Daftar Personal Perusahaan (Kop Perusahaan, Tanda Tangan dan Stempel)
10 Daftar Inventaris Perusahaan (Kop Perusahaan, Tanda Tangan dan Stempel)
11 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin Lokasi

No Persyaratan
1 Surat Permohonan Kepada Kepala Administrator PTSP
2 Scan Asli Akta Pendirian / Akta Perubahan / Berita Acara Rapat Pemegang Saham dengan modal dasar 4 milyar untuk pelabuhan utama, 2 milyar untuk pelabuhan Pengumpan (Legalisir) + SK. Menkumham (Legalisir)
3 Domisili Perusahaan (Asli / Legalisir penerbit Domisili)
4 Surat Pernyataan sanggup menjadi Anggota APBMI
5 Rekomendasi Adpel / Kakanpel setempat
6 Memiliki Tenaga Ahli Bongkar Muat (Ahli Nautika atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga)
7 Memiliki Peralatan Bongkar Muat (Bukti Kepemilikan Alat)
8 Rekomendasi Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI)
9 Daftar Personal Perusahaan (Kop Perusahaan, Tanda Tangan dan Stempel)
10 Daftar Inventaris Perusahaan (Kop Perusahaan, Tanda Tangan dan Stempel)
11 Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin Lokasi
12 Surat Izin Sebelumnya
Sistem Mekanisme dan Prosedur
Jangka Waktu Penyelesaian

5 (Lima) Hari Kerja

Biaya / Tarif

Gratis

Produk Layanan
No Keterangan
Form Download
No Nama Dokumen Action
Helpdesk