Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) Baru

Dasar Hukum
No Keterangan File
1

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 4, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4959)

3

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 133, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5052)

4

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

5

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 28, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5110)

6

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 28, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5281) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 75, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5530)

7

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 141, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5326)

8

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI YANG DILAKSANAKAN BERDASARKAN IZIN OPERASI

9

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

10

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA; K. PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKBIDANG KETENAGALISTRIKAN

Persyaratan


No Persyaratan
1 Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur bermaterai 10.000
2 Salinan Akte Pendirian Perusahaan /Koperasi bergerak dibidang pengeboran, disyahkan oleh pejabat berwenang
3 Salinan NPWP Perusahaan Pengeboran
4 Salinan KTP Pimpinan Perusahaan Pengeboran
5 Surat keterangan domisili perusahaan pengeboran dari Kepala Desa/Kelurahan
6 Surat Pernyataan memiliki instalasi/peralatan pengeboran air tanah
7 Foto Instalasi Alat Bor berukuran 9X12cm dan ukuran 4X6cm masing-masihg 3 Lembar
8 Salinan sertifikat Ketrampilan atau Keahlian Kerja (SIJB) dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)
9 Salinan Sertifikat Instalasi Alat Bor (STIB) dari Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah (APPATINDO)
10 Salinan berita acara penilaian validasi dan verifikasi alat bor dari Asosisasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah (APPATINDO)
11 Salinan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (SBUJK) dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
12 Salinan Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (IUJK) yang Diterbitkan Dinas / Instansi Berwenang
13 Berita acara pemeriksaan dan peninjauan lapangan dari Dinas ESDM Prov Jatim
Sistem Mekanisme dan Prosedur
Jangka Waktu Penyelesaian

17 (tujuh belas) hari kerja

Biaya / Tarif

Gratis

Produk Layanan
No Keterangan
1 Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)
Form Download
No Nama Dokumen Action
Helpdesk