Izin Usaha Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional

Dasar Hukum
No Keterangan File
1

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 96, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5025)

3

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 26, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5108), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 43, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5208)

4

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 141, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5326

5

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, PERATURAN MENTERI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 74 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

6

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 44 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

7

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

8

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG DEPO PETI KEMAS

9

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 152 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT DARI DAN KE KAPAL

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

11

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PLRIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT

12

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 117 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

13

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 118 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

14

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

15

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally Di Pelabuhan;

16

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah beberapa kali, Peraturan Menteri Menteri Perhubungan Republik Indonesia 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan RepUblik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

17

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Persyaratan


No Persyaratan
1 Surat Permohonan Bermaterai 10000 kepada Administrator ;
2 Proposal rencana kegiatan
3 Bukti kepemilikan / penguasaan tanah, dan Izin prinsip lokasi dari Pemda setempat ( Bupati / Walikota )
4 Rekomendasi Adpel / Kakanpel setempat
5 Rekomendasi G.M. PT. Persero Pelindo III
6 Berita Acara pemeriksaan tim terpadu
7 Bukti sewa perairan dari PT Pelindo / Kanpel
8 Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) bila material urug dari laut
9 Gambar teknis
10 Gambar lay out lokasi
11 Gambar Hidrooceanografi ( Hasil sounding kedalaman laut )
12 Peta laut asli dengan titik koordinat geografis
13 Studi AMDAL
14 Data situasi pengambilan material urug
15 Daftar peralatan yang dipergunakan
16 Persyaratan pekerjaan reklamasi diluar DLKR dan DLKP
17 Akte perusahaan
18 Bukti sewa peralatan
19 Akta Pendirian /Akta Perubahan/Berita acara Rapat Pemegang Saham SK. Menkumham
20 Scan Asli NPWP Perusahaan
21 Scan Asli Domisili Perusahaan
22 NIB
No Persyaratan
1 Surat Permohonan Bermaterai 10000 kepada Administrator ;
2 Proposal rencana kegiatan
3 Bukti kepemilikan / penguasaan tanah, dan Izin prinsip lokasi dari Pemda setempat ( Bupati / Walikota )
4 Rekomendasi Adpel / Kakanpel setempat
5 Rekomendasi G.M. PT. Persero Pelindo III
6 Berita Acara pemeriksaan tim terpadu
7 Bukti sewa perairan dari PT Pelindo / Kanpel
8 Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) bila material urug dari laut
9 Gambar teknis
10 Gambar lay out lokasi
11 Gambar Hidrooceanografi ( Hasil sounding kedalaman laut )
12 Peta laut asli dengan titik koordinat geografis
13 Studi AMDAL
14 Data situasi pengambilan material urug
15 Daftar peralatan yang dipergunakan
16 Persyaratan pekerjaan reklamasi diluar DLKR dan DLKP
17 Akte perusahaan
18 Bukti sewa peralatan
19 Akta Pendirian /Akta Perubahan/Berita acara Rapat Pemegang Saham SK. Menkumham
20 Scan Asli NPWP Perusahaan
21 Scan Asli Domisili Perusahaan
22 NIB

No Persyaratan
1 Gambar teknis
2 Surat Permohonan
3 Gambar lay out lokasi
4 Proposal rencana kegiatan
5 Akte perusahaan
6 Gambar Hidrooceanografi ( Hasil sounding kedalaman laut )
7 Peta laut asli dengan titik koordinat geografis
8 Surat Izin usaha
9 Bukti kepemilikan / penguasaan tanah, dan Izin prinsip lokasi dari Pemda setempat ( Bupati / Walikota )
10 Studi AMDAL
11 Data situasi pengambilan material urug
12 Rekomendasi Adpel / Kakanpel setempat
13 Daftar peralatan yang dipergunakan
14 Rekomendasi G.M. PT. Persero Pelindo III
15 Berita Acara pemeriksaan tim terpadu
16 Persyaratan pekerjaan reklamasi diluar DLKR dan DLKP
17 BUMN pemilikan/penguasaan tanah termasuk izin prinsip perda setempat
18 Bukti sewa perairan dari PT Pelindo / Kanpel
19 Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) bila material urug dari laut
20 Bukti sewa peralatan
21 Berita Acara Cek Fisik oleh TIM URC Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
22 Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan provinsi Jawa Timur
23 Surat Kuasa apabila Pemohon yang datang di P2T bukan Pemilik / Penanggung jawab Perusahaan
No Persyaratan
1 Gambar teknis
2 Surat Permohonan
3 Proposal rencana kegiatan
4 Gambar lay out lokasi
5 Akte perusahaan
6 Gambar Hidrooceanografi ( Hasil sounding kedalaman laut )
7 Surat Izin usaha
8 Peta laut asli dengan titik koordinat geografis
9 Bukti kepemilikan / penguasaan tanah, dan Izin prinsip lokasi dari Pemda setempat ( Bupati / Walikota )
10 Studi AMDAL
11 Rekomendasi Adpel / Kakanpel setempat
12 Data situasi pengambilan material urug
13 Rekomendasi G.M. PT. Persero Pelindo III
14 Daftar peralatan yang dipergunakan
15 Berita Acara pemeriksaan tim terpadu
16 Persyaratan pekerjaan reklamasi diluar DLKR dan DLKP
17 BUMN pemilikan/penguasaan tanah termasuk izin prinsip perda setempat
18 Bukti sewa perairan dari PT Pelindo / Kanpel
19 Bukti sewa peralatan
20 Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) bila material urug dari laut
21 Berita Acara Cek Fisik oleh TIM URC Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
22 Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan provinsi Jawa Timur
23 Surat Kuasa apabila Pemohon yang datang di P2T bukan Pemilik / Penanggung jawab Perusahaan

No Persyaratan
1 Gambar teknis
2 Surat Permohonan
3 Proposal rencana kegiatan
4 Gambar lay out lokasi
5 Gambar Hidrooceanografi ( Hasil sounding kedalaman laut )
6 Akte perusahaan
7 Surat Izin usaha
8 Peta laut asli dengan titik koordinat geografis
9 Studi AMDAL
10 Bukti kepemilikan / penguasaan tanah, dan Izin prinsip lokasi dari Pemda setempat ( Bupati / Walikota )
11 Data situasi pengambilan material urug
12 Rekomendasi Adpel / Kakanpel setempat
13 Daftar peralatan yang dipergunakan
14 Rekomendasi G.M. PT. Persero Pelindo III
15 Persyaratan pekerjaan reklamasi diluar DLKR dan DLKP
16 Berita Acara pemeriksaan tim terpadu
17 Bukti sewa perairan dari PT Pelindo / Kanpel
18 BUMN pemilikan/penguasaan tanah termasuk izin prinsip perda setempat
19 Bukti sewa peralatan
20 Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) bila material urug dari laut
21 Berita Acara Cek Fisik oleh TIM URC Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
22 Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan provinsi Jawa Timur
23 Surat Kuasa apabila Pemohon yang datang di P2T bukan Pemilik / Penanggung jawab Perusahaan
No Persyaratan
1 Surat Permohonan
2 Gambar teknis
3 Proposal rencana kegiatan
4 Gambar lay out lokasi
5 Akte perusahaan
6 Gambar Hidrooceanografi ( Hasil sounding kedalaman laut )
7 Surat Izin usaha
8 Peta laut asli dengan titik koordinat geografis
9 Studi AMDAL
10 Bukti kepemilikan / penguasaan tanah, dan Izin prinsip lokasi dari Pemda setempat ( Bupati / Walikota )
11 Data situasi pengambilan material urug
12 Rekomendasi Adpel / Kakanpel setempat
13 Rekomendasi G.M. PT. Persero Pelindo III
14 Daftar peralatan yang dipergunakan
15 Persyaratan pekerjaan reklamasi diluar DLKR dan DLKP
16 Berita Acara pemeriksaan tim terpadu
17 Bukti sewa perairan dari PT Pelindo / Kanpel
18 BUMN pemilikan/penguasaan tanah termasuk izin prinsip perda setempat
19 Bukti sewa peralatan
20 Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) bila material urug dari laut
21 Berita Acara Cek Fisik oleh TIM URC Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
22 Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan provinsi Jawa Timur
23 Surat Kuasa apabila Pemohon yang datang di P2T bukan Pemilik / Penanggung jawab Perusahaan
Sistem Mekanisme dan Prosedur
Jangka Waktu Penyelesaian

17 (tujuh belas) hari kerja

Biaya / Tarif

GRATIS

Produk Layanan
No Keterangan
1 Izin Usaha Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional
Form Download
No Nama Dokumen Action
Helpdesk