Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional

Dasar Hukum
No Keterangan File
1

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 96, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5025)

3

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 141, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5326

4

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 152 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT DARI DAN KE KAPAL

5

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

6

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 26, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5108), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 43, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5208)

7

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, PERATURAN MENTERI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 74 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

8

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 44 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 46 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

9

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 15 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

10

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG DEPO PETI KEMAS

11

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PLRIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG DARAT

12

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 117 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

13

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 118 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

14

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

15

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally Di Pelabuhan;

16

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah beberapa kali, Peraturan Menteri Menteri Perhubungan Republik Indonesia 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan RepUblik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;

17

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Persyaratan


No Persyaratan
1 Surat Permohonan
2 Surat penetapan lokasi dari Bupati / Walikota setempat
3 Dokumentasi fasilitas-fasilitas Pelabuhan
4 Surat Adpel utama tentang Pengelolaan lingkungan( limbah / kebersihan)
5 Memiliki system pengelolaan lingkungan sesuai yang ditetapkan dalam dukumen lingkungan
6 Akta Pendirian /Akta Perubahan/Berita acara Rapat Pemegang Saham SK. Menkumham
7 Scan Asli NPWP Perusahaan
8 Scan Asli Domisili Perusahaan
9 NIB
No Persyaratan
1 Surat Permohonan
2 Surat penetapan lokasi dari Bupati / Walikota setempat
3 Dokumentasi fasilitas-fasilitas Pelabuhan
4 Surat Adpel utama tentang Pengelolaan lingkungan( limbah / kebersihan)
5 Memiliki system pengelolaan lingkungan sesuai yang ditetapkan dalam dukumen lingkungan
6 Akta Pendirian /Akta Perubahan/Berita acara Rapat Pemegang Saham SK. Menkumham
7 Scan Asli NPWP Perusahaan
8 Scan Asli Domisili Perusahaan
9 NIB

No Persyaratan
1 Surat Permohonan
2 Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan Izin Operasional
3 Surat penetapan lokasi dari Bupati / Walikota setempat
4 Dokumentasi fasilitas-fasilitas Pelabuhan
5 Surat Adpel utama tentang Pengelolaan lingkungan( limbah / kebersihan)
6 Memiliki system pengelolaan lingkungan sesuai yang ditetapkan dalam dukumen lingkungan
7 Berita Acara Cek Fisik oleh TIM URC Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
8 Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan provinsi Jawa Timur
9 Surat Kuasa apabila Pemohon yang datang di P2T bukan Pemilik / Penanggung jawab Perusahaan
No Persyaratan
1 Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan Izin Operasional
2 Surat Permohonan
3 Surat penetapan lokasi dari Bupati / Walikota setempat
4 Dokumentasi fasilitas-fasilitas Pelabuhan
5 Surat Adpel utama tentang Pengelolaan lingkungan( limbah / kebersihan)
6 Memiliki system pengelolaan lingkungan sesuai yang ditetapkan dalam dukumen lingkungan
7 Berita Acara Cek Fisik oleh TIM URC Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
8 Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan provinsi Jawa Timur
9 Surat Kuasa apabila Pemohon yang datang di P2T bukan Pemilik / Penanggung jawab Perusahaan

No Persyaratan
1 Surat Permohonan
2 Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan Izin Operasional
3 Surat penetapan lokasi dari Bupati / Walikota setempat
4 Dokumentasi fasilitas-fasilitas Pelabuhan
5 Surat Adpel utama tentang Pengelolaan lingkungan( limbah / kebersihan)
6 Memiliki system pengelolaan lingkungan sesuai yang ditetapkan dalam dukumen lingkungan
7 Berita Acara Cek Fisik oleh TIM URC Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
8 Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan provinsi Jawa Timur
9 Surat Kuasa apabila Pemohon yang datang di P2T bukan Pemilik / Penanggung jawab Perusahaan
No Persyaratan
1 Surat Permohonan
2 Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan Izin Operasional
3 Surat penetapan lokasi dari Bupati / Walikota setempat
4 Dokumentasi fasilitas-fasilitas Pelabuhan
5 Surat Adpel utama tentang Pengelolaan lingkungan( limbah / kebersihan)
6 Memiliki system pengelolaan lingkungan sesuai yang ditetapkan dalam dukumen lingkungan
7 Berita Acara Cek Fisik oleh TIM URC Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
8 Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan provinsi Jawa Timur
9 Surat Kuasa apabila Pemohon yang datang di P2T bukan Pemilik / Penanggung jawab Perusahaan
Sistem Mekanisme dan Prosedur
Jangka Waktu Penyelesaian

17 (tujuh belas) hari kerja

Biaya / Tarif

GRATIS

Produk Layanan
No Keterangan
1 Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional
Form Download
No Nama Dokumen Action
Helpdesk