Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi

Dasar Hukum
No Keterangan File
1

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 4, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4959)

2

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 133, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5052)

3

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

4

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

5

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 28, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5110)

6

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 28, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5281) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 75, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5530)

7

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 141, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5326)

8

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI YANG DILAKSANAKAN BERDASARKAN IZIN OPERASI

9

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

10

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA; K. PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKBIDANG KETENAGALISTRIKAN

Persyaratan


No Persyaratan
1 Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur bermaterai
2 Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
3 izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (belum efektif) yang diterbitkan oleh OSS
4 Profil Pemohon : - Profil Perusahaan - Susunan Direksi - Susunan Komisaris - Komposisi Saham
5 Kemampuan Pendanaan; Dokumen Financial Close / Financial Date dari Lembaga penjamin keuangan.
6 Study Kelayakan Usaha Penyedian Tenaga Listrik Dokumen Berbahasa Indonesia berisi : - Kajian Kelayakan Financial - Kajian Kelayakan Operasional - Studi Interkoneksi Jaringan - Disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi
7 Diagram Satu Garis
8 Jenis dan Kapasitas Usaha yang akan dilakukan
9 Jadwal Pembangunan
10 Jadwal Pengoperasian
11 Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
12 Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Sistem Mekanisme dan Prosedur
Jangka Waktu Penyelesaian

17 (tujuh belas) hari kerja

Biaya / Tarif

GRATIS

Produk Layanan
No Keterangan
1 Rekomendasi Teknis Komitmen Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi
Form Download
No Nama Dokumen Action
Helpdesk