Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan – Budidaya

Dasar Hukum
No Keterangan File
1

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 46, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3478)

3

UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 308, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5613)

Persyaratan


No Persyaratan
1 Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
2 Komposisi Kepemilikan Saham
3 Susunan Pengurus dan Bidang Usaha Perusahaan
4 Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota
5 Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000
6 Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi (apabila areal berasal dari kawasan hutan)
7 Izin Lingkungan / Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai paraturan perundang-undangan yang berlaku

No Persyaratan
1 Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
2 Komposisi Kepemilikan Saham
3 Susunan Pengurus dan Bidang Usaha Perusahaan
4 Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota
5 Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000
6 Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi (apabila areal berasal dari kawasan hutan)
7 Izin Lingkungan / Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai paraturan perundang-undangan yang berlaku

No Persyaratan
1 Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
2 Komposisi Kepemilikan Saham
3 Susunan Pengurus dan Bidang Usaha Perusahaan
4 Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota
5 Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000
6 Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi (apabila areal berasal dari kawasan hutan)
7 Izin Lingkungan / Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai paraturan perundang-undangan yang berlaku
Sistem Mekanisme dan Prosedur
Jangka Waktu Penyelesaian

5 (lima) hari kerja

Biaya / Tarif

Gratis

Produk Layanan
No Keterangan
1 Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP–B)
Form Download
No Nama Dokumen Action
Helpdesk