Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pembangkitan Tenaga Listrik

Dasar Hukum
No Keterangan File
1

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 133, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5052)
2

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
3

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 4, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4959)
5

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 28, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5110)
6

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 28, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5281) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 75, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5530)
7

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 141, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5326)
8

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI YANG DILAKSANAKAN BERDASARKAN IZIN OPERASI
9

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN
10

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN INFORMATIKA; K. PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKBIDANG KETENAGALISTRIKAN
Persyaratan


No Persyaratan
1 Scan Asli Surat Permohonan Kepada Kepala DPMPTSP Bermaterai
2 Scan Asli KTP Pemohon/Penanggung Jawab
3 SCAN ASLI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) PERUSAHAAN / INSTANSI
4 Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan yang diterbitkan oleh OSS
5 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang diterbitkan oleh OSS
6

Profil Pemohon yang terdiri dari :
- Profil Perusahaan
- Susunan Direksi
- Susunan Komisaris
- Komposisi Saham
7

Kemampuan Pendanaan Dokumen Financial Close / Financial Date dari Lembaga Penjamin Keuangan
8

Study Kelayakan Usaha Penyedian Tenaga Listrik Dokumen Berbahasa Indonesia berisi :
- Kajian Kelayakan Financial
- Kajian Kelayakan Operasional
- Studi Interkoneksi Jaringan
- Disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi
9

Lokasi Instalasi
10

Diagram Satu Garis
11

Jenis dan Kapasitas Usaha yang akan dilakukan
12

Jadwal Pengoperasian
13

Perrsetujuan harga jual tenaga listrik dari Gubernur apabila akan dilakukan penjualan ke pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh Gubernur
14

Jadwal Pembangunan
15

Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara Pemohon dengan Calon Pembeli Tenaga Listrik.
Sistem Mekanisme dan Prosedur
Jangka Waktu Penyelesaian

17 (Tujuh Belas) Hari Kerja

Biaya / Tarif

0 / GRATIS (Tidak Dipungut Biaya)

Produk Layanan
No Keterangan
1 Rekomendasi Teknis Komitmen Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pembangkitan Tenaga Listrik
Form Download
No Nama Dokumen Action
Apps Helpdesk